Back to Kompasiana
Artikel

Hankam

Agus Ridwan Fauzi

hanyalah seseorang yang ingin terus berusaha memperbaiki diri

Bisakah BIN sehebat CIA atau Mossad?

OPINI | 31 October 2011 | 05:54 Dibaca: 832   Komentar: 4   1

Membaca kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) yang dituangkan dalam Undang-Undang Intelijen, saya -yang hobi nonton film bertema spionase semacam James Bond- jadi teringat sepak terjang lembaga Intelijen yang muncul dalam film tersebut.  Aksi-aksi agen intelijen dalam film sangat memukau, dimana digambarkan seorang agen Intelijen mahir beladiri dan dilengkapi peralatan canggih sehingga dapat melakukan operasi intelijen dengan sangat efektif dan efisien. Beberapa negara dikenal mempunyai organisasi intelijen yang tangguh, sebut saja CIA (AS), KGB (Unisovyet dulu), M16 (Inggris), dan Mossad (Israel). Ketangguhan organisasi intelijen tersebut telah menginspirasi berbagai pihak hingga menuangkannya dalam sebuah novel atau film.

Menurut saya kehebatan organisasi intelijen tersebut antara lain karena faktor sumber daya finansial dan kewenangan yang besar. Berbeda dengan BIN dengan anggaran minim malah sekarang diperparah dengan (menurut saya) dikebirinya wewenang Badan Intelijen Negara melalui UU Intelijen Negara. Contoh kewenangan melakukan penangkapan yang ditiadakan, serta kewenangan melakukan penyadapan yang harus melalui izin pengadilan. Padahal menurut saya, kewenangan tersebut mutlak diperlukan agar organisasi intelijen bisa melakukan kegiatannya secara efektif dan efisien. Karena kuat tidaknya suatu negara salah satunya ditentukan oleh kekuatan intelijennya.

13199919121998619461

Oleh karena itu, saya berkhayal –terinspirasi film tentang spionase- bahwa idealnya Badan Intelijen Negara mempunyai kewenangan sebagai berikut: (sekali lagi ini hanya khayalan, jadi jangan terlalu dianggap serius, he he)

1. Izin Membunuh

Dalam film 007 digambarkan bahwa agen M-16 James Bond mempunyai izin untuk membunuh. Meskipun hal ini terdengar  mengerikan tapi tidak ada salahnya untuk diterapkan. Tentu saja sasarannya bukan WNI, tapi misalnya agen Intelijen asing yang membuat makar di Indonesia. Karena untuk menuntut secara hukum agen asing ke meja hijau tentu bukan hal yang mudah, mengingat bukti Intelijen tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Bisa juga diterapkan dalam operasi penumpasan gerakan separatis, tapi sekali lagi TIDAK BOLEH membunuh WNI.

Di dunia nyata Mossad mempunyai unit khusus pembunuh yang disebut “Kidon”. “Kidon” merupakan satu-satunya (satuan) unit di dunia yang disiapkan secara resmi untuk melaksanakan operasi-operasi pembunuhan.

2. Ijin Menculik

Di Film (dan mungkin di dunia nyata) CIA dikenal hobi melakukan penculikan, menahannya dalam waktu yang lama tanpa proses pengadilan, tanpa surat perintah, dan tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga. Seharusnya BIN punya kewenangan seperti itu, tapi sekali lagi sasarannya BUKAN WNI.

131999343344983029

3. Izin mencari sumber dana sendiri

Di Film organisasi intelijen terlibat beberapa praktek bisnis illegal seperti perampokan, perdagangan narkoba, dan pencucian uang. Tujuannya mendapatkan sumber finansial tidak terbatas yang tidak perlu dipertanggungjawabkan ke pemerintah/parlemen. Bisnis ilegal tersebut dilakukan di luar negeri, di luar yuridiksi hukum Indonesia. Bisnisnya tidak boleh merugikan WNI dan perekonomian Negara. Contoh untuk penerapan kasus ini mengenai kisah sumbangan Vatikan untuk gerakan Solidaritas Polandia semasa komunis yang jumlahnya 200 juta dolar AS yang tidak pernah sampai ke tangan Solidaritas karena dicuri Mossad namun hingga kini tak bisa dibuktikan kebenarannya.

4. Penyadapan

Penyadapan telah diakomodasi dalam UU Intelijen Negara, namun menurut saya masih tidak praktis karena harus melalui izin pengadilan.

sedangkan wewenang lainnya seperti penyelidikan, pengamanan dan penggalangan menurut saya sudah terakomodasi oleh UU Intelejen yang baru saja disahkan

Tentu saja hal ini akan terus menjadi bahan perdebatan, kelompok yang menentang besarnya kewenangan intelijen terutama beralasan melihat sejarah masa lalu dimana intelijen negara hanya digunakan untuk melayani kepentingan penguasa dan dalam prakteknya menimbulkan pelanggaran HAM. Disinilah perlunya kajian bersama agar bagaimana kewenangan yang besar tersebut tidak disalahgunakan

Kewenangan yang saya usulkan tersebut dimiliki BIN semata-mata untuk menangkal segala ancaman baik dari luar maupun dalam, menjaga kedaulatan bangsa dan Negara, keutuhan NKRI dan menjaga keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia, bukan untuk melayani kepentingan penguasa atau kepentingan pribadi.

sekali lagi ini hanyalah khayalan tingkat tinggi, he he

terima kasih.

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Catat, Bawaslu Tidak Pernah Merekomendasikan …

Revaputra Sugito | | 23 July 2014 | 08:29

Kado Hari Anak; Berburu Mainan Tradisional …

Arif L Hakim | | 23 July 2014 | 08:50

Jejak Digital, Perlukah Mewariskannya? …

Cucum Suminar | | 23 July 2014 | 10:58

Apakah Rumah Tangga Anda dalam Ancaman? …

Agustinus Sipayung | | 23 July 2014 | 01:10

Punya Pengalaman Kredit Mobil? Bagikan di …

Kompasiana | | 12 June 2014 | 14:56


TRENDING ARTICLES

Film: Dawn of The Planet of The Apes …

Umm Mariam | 5 jam lalu

Seberapa Penting Anu Ahmad Dhani buat anda? …

Robert O. Aruan | 5 jam lalu

Sampai 90 Hari Kedepan Belum Ada Presiden RI …

Thamrin Dahlan | 8 jam lalu

Membaca Efek Keputusan Prabowo …

Zulfikar Akbar | 8 jam lalu

Prabowo Lebih Mampu Atasi Kemacetan Jakarta …

Mercy | 17 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: