“Bapak pernah menulis tentang ini di koran lokal,” kata Bapak Haji Majoni, orang tua angkat saya saat menjadi partisipan dalam Kuliah Kerja Nyata (K2N) Universitas Indonesia (UI), lewat setahun silam. Motor bebek merek Honda yang dikemudikannya masih berjalan pelan. Sambil mendengarkan di bangku belakang menuju ke Balai Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sesekali motor Pak Majoni lebih melambat. Meliuk memilih menghindari lubang yang bertebaran di hampir seluruh badan jalan utama penghubung antar dusun.

***

Pak Majoni tentu tidak sedang melantur memaparkan pernyataannya tersebut. Lamanya menunggu perhatian negara memberikan fasilitas transportasi memadai ternyata tidak sebanding dengan waktu guna setelah fasilitas tersebut ada di depan mata.

“Ini jalan baru saja dibuat tapi sudah begini. Bapak menduga, bahan material yang digunakan untuk membangun jalan ini tidak dalam takaran semestinya. Dugaan inilah yang kemudian bapak pernah tulis di koran,” lanjut Pak Majoni.

Setiap melewati jembatan yang masih terbuat dari rangkaian kayu, suara gidikan kayu tak lupa selalu mengikuti. Terus terang, mendengar suara hati Pak Majoni, saya hanya bisa membisu.

Debur ombak terdengar sayup-sayup seiring angin sepoi-sepoi melambaikan banyak nyiur yang menjadi hiasan pemandangan selama perjalanan menuju Balai Desa Temajuk. Di belakangku, sebuah bukit terlihat besar hijau menggunduk.

Itulah Tanjung Dato dimana dari titik ujungnya yang kerap disebut sebagai ekor pulau Kalimantan ini ditarik garis berkelok memanjang awal batas darat wilayah antara Indonesia dan Malaysia sampai berhenti membelah pulau Sebatik di ujung timur.

Tanjung Dato bersama beberapa tanjung lain seperti Tanjung Bendera masuk dalam cakupan geografis administratif Desa Temajuk yang memiliki total luas sekitar 4.750 km persegi. Nama Tanjung Dato masih kerap digunakan untuk menyebut area administratif desa yang telah berdiri sejak awal dekade 1980-an ini.

***

Jumat (7/10/2011), media-media besar di Jakarta mulai aktif memberitakan informasi dicaploknya sejumlah area di Tanjung Dato milik Indonesia oleh Malaysia.

Sepengamatan saya, tulisan awal dibuat oleh Media Indonesia dengan berita dua lokasi dicaplok yaitu Dusun Camar Bulan, satu dari tiga dusun yang ada di Desa Temajuk—selain Camar Bulan ada Maludin dan Sempadan—dan di kawasan hutan lindung di Tanjung Dato.

Bagi saya yang pernah berkunjung ke Tanjung Dato, berita pencaplokan bukanlah barang baru. Masih teringat, bergesernya patok batu seringkali dibahas oleh para pria dewasa yang kebetulan sedang berbincang dengan saya. “Ayo, saya ajak melihat patok batu yang telah bergeser itu di Camar Bulan,” ajak Bang Heri, salah satu bapak muda yang cukup akrab dengan anak-anak K2N UI.

Sekitar hampir 1.500 hektar luas tanah di Dusun Camar Bulan memang potensial tercaplok. Mendengar informasi salah seorang intelijen dari TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang kebetulan datang berkunjung ke Tanjung Dato membuat kuping saya melebar. Meski saya lupa nama lengkap dari intel tersebut, saya masih ingat, salah satu alasan yang dikemukakannya mengapa sampai tanah seluas itu berusaha dicaplok Malaysia.

“Ada perbedaan cara pandang dalam melihat peta perbatasan. Peta di kantor desa di sana tentang batas wilayah di Camar Bulan mungkin berbeda dengan peta yang kita lihat di kantor desa ini. Kita memandang posisi batas terjauh itu ditarik sekian (saya lupa detil angkanya) meter dari tepi pantai Camar Bulan, dan berbeda menurut Malaysia, sekian (lupa detil) meter,” begitu terangnya.

Berdasarkan tulisan Harmen Batubara di Kompasiana.com tertanggal Senin (25/7/2011), saya menemukan permasalahan perbatasan yang dibahas secara lebih mendetil. Di situ tertulis angka-angka 1.499 hektar tanah di Camar Bulan dan 800 hektar di Tanjung Dato potensial cek-cok.

Perbedaan cara pandang melihat peta juga terkuak dalam kutipan ucapan Komandan Kodim 1202 Singkawang Letnan Kolonen Teddy Surachaman di Sambas, Senin (22/3/2011), bahwa Malaysia memandang garis batas dengan Indonesia terletak 900 meter dari tepi laut di Dusun Camar Bulan, bukan 3.900 meter sebagaimana Indonesia anut selama ini.

Permasalahan perbatasan di Tanjung Dato merupakan satu dari sepuluh yang ada di wilayah darat Pulau Kalimantan antara Indonesia dan Malaysia. Permasalahan perbatasan di wilayah ini sudah ada semenjak pemerintahan Kerajaan Belanda dan Kerajaan Inggris berkuasa.

Permasalahan menjadi rumit manakala Indonesia dan Malaysia memerdekakan diri, batas wilayah antara keduanya diadaptasi murni dari perbatasan yang dibentuk Kerajaan Belanda dan Kerajaan Inggris. Perbedaan persepsi menjadi berlipat manakala ganti pengurus.

Mencoba menyamakan persepsi, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia kemudian menjadikan permasalahan perbatasan di Tanjung Dato sebagai Outstanding Boudary Problems (OBP). Pemerintah kedua negara pun sepakat untuk terus membahasnya dalam pertemuan bilateral yang dipantau secara berkelanjutan.

Sayangnya, sampai kini belum ada perkembangan signifikan solusi yang berhasil dicapai dua negara.

Klaim secara sepihak masih menjadi warna dominan dalam aksi nyata, meskipun dalam perundingan bilateral telah dicapai beberapa pencapaian kesepakatan. Seperti memutuskan membuntuk tim komite perbatasan.

Perhatikan kutipan Wakil Ketua Komisi I DPR RI—mengurusi pertahanan negeri—, TB Hasanuddin berikut ini. “Kalau masih status quo dijaga dong. Jangan sampai ada kegiatan orang lain. Kelihatannya ada kesalahan besar pada tim border committee. Dia tidak mengikuti peta-peta itu, atau ada kelalaian atau ada kesengajaan. Itu perlu kita perdalam karena tidak boleh menggadaikan (wilayah) untuk kepentingan pribadi,” tanggapnya ketika ditemui Kompas (10/10/2011).

Di pengelolaan Pemerintah Indonesia sendiri, Hasanuddin tampaknya masih menemui kebuntuan terkait pemerolehan data lapangan resmi. Karenanya, dalam kesempatan yang sama, Hasanuddin yang memutuskan akan mengunjungi Desa Temajuk akhir pekan ini, mengajak beberapa instansi terkait seperti Departemen Luar Negeri dan Badan Pemetaan Nasional serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berbagi cerita di DPR.

***

Cukup mengejutkan pula, ketika saya cek di internet, klaim caplokan Malaysia telah jelas-jelas telah terukir dalam batas wilayah resmi antara Indonesia-Malaysia di Dusun Camar Bulan versi Google Maps. Huh, tambah satu pemantik baru.

Pikiran saya seperti melayang ke kasus Ambalat yang menghebohkan masyarakat beberapa saat lalu. Kapal perang Indonesia dan Malaysia saling berkontak fisik di tengah lautan sana. Damai di ambang batas.

Saya sama sekali tidak bisa membayangkan hal serupa atau lebih akan terjadi di wilayah sengketa negara di Tanjung Dato termasuk perairannya, Gosong Niger, yang ditengarai kaya akan kandungan minyak mentah.

Saya mengerti, ujung negeri memang kental dengan permasalahan perbatasan. Tapi, menurut saya, ujung negeri juga sudah kenyang dengan bualan amunisi penggertak tak solutif secara radikal—radikal berasal dari bahasa Latin, radix, yang berarti akar—.

***

Suatu hari menjelang malam, saya ditemani beberapa teman se-K2N UI berkunjung ke rumah salah satu tetua bernama Bapak DJufri. Mantan Kepala Sekolah SMAN 4 Paloh—satu-satunya SMA di Desa Temajuk—itu cukup panjang berdebat dengan kami terkait pemanfaatan lahan status quo Indonesia-Malaysia di Dusun Camar Bulan (sekitar 3 ribu meter di lebar terpanjang).

“Kalau hutan di sekitar perbatasan Dusun Camar Bulan yang langsung berbatasan dengan Malaysia tidak kami tebangi dan tanami dengan kelapa sawit atau tanaman produktif lain, Malaysia akan mudah mengubah posisi patok batu yang sudah ada sebelumnya. Rencana keberadaan lahan perkebunan di lokasi yang dipersengketakan. Selain itu, masyarakat justru bisa makan dari hasil perkebunan, terlebih seandainya ada jalan yang menghubungkan desa ini dengan ibukota Kecamatan Paloh di Liku,” tandas pria yang juga pernah menerima penghargaan presiden atas prestasi kepemimpinannya saat menjadi kepala sekolah tersebut.

Saya yang sedari awal cukup aktif mempelopori kontra dengan berdasarkan argumentasi perlindungan keanekaragaman hayati pun menjadi bungkam.

Pertama, minimnya data tentang keanekaragaman hayati hutan di lahan status quo membuat saya mati kutu. “Lain halnya hutan di Tanjung Dato sana, yang masih banyak hewan dan tanaman endemik. Di sana pernah beberapa kali ditemukan Bunga Bangkai. Lagi pula, hutan di sana masih banyak penunggunya. Jadi, kami sepakat tidak menebangnya dan menjadikannya hutan lindung,” lanjut Pak Djufri.

Kedua, saya justru tertarik dengan langkah pro-aktif masyarakat setempat memanfaatkan lahan yang dipersengketakan oleh pemerintah. Meskipun beralaskan demi membela Indonesia, mereka tetap tidak melupakan embel-embel urusan perut.

Saya pernah membaca sebuah buku tentang komunitas-komunitas terbayang besutan Benedict Anderson. Setelah membacanya, saya pun menyimpulkan bahwa nasionalisme tak lebih dari menjaga agar perut tetap terisi.

Cikal-bakal berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara juga tidak dapat dilepaskan dari adanya rasa nasionalisme yang memekar di setiap jiwa pendirinya.

Ingatkah ketika buku sejarah di pendidikan dasar-menengah menuliskan bahwa tepat pukul 10.00 pagi, Jumat, 17 Agustus 1945, proklamasi yang dibacakan Soekarno segera menyeruak menjadi sebuah rasa ‘Pilih Indonesia atau Mati’ yang harus dibela? Dalam sekejab pula, Bandung berkobar menjadi lautan api, bendera merah-putih-biru di depan Hotel Yamato Surabaya dirobek hingga menyisakan hanya merah-putih.

Padahal, tak ada definisi jelas siapa ‘bangsa Indonesia’ dalam proklamasi tersebut. Hanya pengucapan ‘kami’ sebagai representasi dari ‘bangsa Indonesia’. Informasi tentang siapa ‘bangsa Indonesia’, tanyakan saja pada bagian kosong di kertas pernyataan yang menjadi sumber pidato proklamasi Soekarno yang saat itu sedang dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta.

Dalam studi semiotika pun, kata ‘kami’ merepresentasikan keadaan dikotomi posesif ekstrim, yang membedakannya dengan lawannya, ‘mereka’. Jika ‘kami’ melambangkan ‘saya’, maka ‘mereka’ menggambarkan ‘kamu’. Kata ‘merdeka’ yang meluapkan rasa akan kebebasan milik ‘kami’ pun adalah kondisi ekstrim dari keterbelengguan yang disebabkan oleh ‘mereka’.

Konstruksi ‘kami’-‘merdeka’ secara eksplisit dan ‘mereka’-‘terbelenggu’ secara implisit dalam teks proklamasi inilah yang menjadi sumber ajakan masif mengubah pola pikir. Pola pikir bahwa penantian panjang sejak Budi Oetomo menandai awal proses konstruksi, diikuti dengan Konferensi Pemuda pertama di tahun 1928 dan terbentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terluapkan sudah. Bahwa juga, bersama negara Indonesia yang baru terbentuk beserta janji-janji kebebasan, hidup orang-orang yang memilihnya akan berputar 180 derajat bila dibanding belenggu Kerajaan Belanda.

Pemikiran mengenai adanya konstruksi dalam teks proklamasi inilah yang menghantarkan pemahaman saya untuk mengatakan secara tegas bahwa Indonesia-nisasi menjadi otak dibalik kemunculan Indonesia—yang tak lain bentuk dari konstruksi tersebut—.

Indonesia adalah sebuah ‘konstruksi imajiner akan Indonesia’ yang memang tidak memiliki batasan jelas. Di lain sisi, Indonesia-nisasi-lah yang selalu membuatnya menjadi jelas.

‘Menjelaskan’ Indonesia tak lain merupakan proses untuk selalu mereproduksi wacana akan Indonesia. Implikasi kritisnya, ‘menjelaskan’ Indonesia bukan hanya mendefinisikan batasan-batasan Indonesia. Lebih dari itu, ‘menjelaskan’ Indonesia adalah upaya untuk selalu memainkan definisi batasan-batasan.

Janji-janji kebebasan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia bukanlah harga mati. Janji-janji tersebut akan mati begitu saja tanpa adanya usaha memberdayakan diri bagi pihak yang ingin Indonesia menjadi jelas.

Menunggu janji-janji-janji Pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan perkara status quo di Dusun Camar Bulan tanpa keterlibatan masyarakat sekitar sama saja dengan mengkondisikan diri mati perlahan. Toh, bukankah nasionalisme akan betah di dada, ketika rasa tersebut bermanfaat bagi kehidupan keseharian? Ketika tahu perut kenyang karena nasionalisme, lantas buat apa diam?

***

Di tahun 2010, ketika saya terakhir kali mengunjunginya, Desa Temajuk telah menjelma sesuai cita-cita awal pendiriannya, sebagai sebuah benteng hidup di ujung negeri. Sayang, benteng hidup ini keropos dan rapuh.

Meski saya sering mendengar sayup-sayup gelegar “saya tetap pilih Indonesia” dari mulut bapak dan sesepuh dalam beberapa diskusi kecil-kecilan di sana, tetap saja teriakan menjadikan saya sebagai penyambung lidah rakyat dengan orang-orang pusat di Jakarta lebih kencang terdengar.

Dari beberapa pemaparan para perintis desa yang kini telah berusia sepuh, saya mendapati cerita asal muasal pendirian desa yang bersebelahan langsung dengan Kampung Serabang, Serawak, Malaysia.

Dinarasikan oleh mereka, Desa Temajuk sengaja didirikan dengan tujuan untuk menjadi benteng hidup perbatasan oleh Pemerintah Pusat. Inisiasi ini tidak terlepas bertolak pada keputusan serupa yang dilakukan Pemerintah Malaysia untuk mendirikan sebuah kampung baru yang sekarang di atasnya telah berdiri dengan nama Kampung Serabang itu.

Para pengisi desa didatangkan dari desa terdekat, seperti banyak dari Kecamatan Djawai yang merupakan kecamatan terdekat dari Kecamatan Paloh. Karenanya, ritual mudik juga tidak kalah seru dilakukan oleh masyarakat Desa Temajuk yang sebagian besar muslim itu ketika menyambut lebaran. “Mirip-miriplah dengan Jakarta yang seperti ada di televisi,” kata Kak Ning, salah satu kakak perempuan angkat saya, kemudian terkekeh.

Sebagaimana disambung para perintis desa, migrasi mereka dijanjikan beragam macam fasilitas oleh pemerintah. Akan ada jalan penghubung antardesa, terang jika malam hari karena teraliri listrik, serta jaringan telepon.

Pasca-30 tahun, jalan penghubung antardesa memang telah ada, namun terputus di beberapa titik karena ketiadaan jembatan. Secara kreatif, warga desa mampu mengadaptasi jalur pantai menjadi jalan penghubung satu-satunya ke Liku.

Saya pernah menjajal jalan pantai dengan mengendarai sepeda motor menuju tempat penangkaran penyu swadaya masyarakat berkoordinasi dengan WWF (World Wild Fund) Indonesia di Tanjung Belimbing dan segera menyimpulkan jalan pantai sebetulnya sangat tidak layak. Sedikit saja ceroboh, motor dapat terjungkal karena ban terperangkap kubangan pasir atau terpeleset, dan tentunya nyawa menjadi taruhannya.

Ketika malam tiba, hanya cahaya bintang dan bulan yang menerangi malam. Meski ada generator dan sel surya sumbangan pemerintah di sedikit rumah, serta pembangkit listrik tenaga air rancangan mahasiswa sebuah universitas di Kalimantan Barat, tetaplah pasokan daya yang diberikan masih terlalu kecil mencukupi kebutuhan.

Sinyal telepon memang tersedia di beberapa lokasi, tapi itupun berasal dari jaringan provider Malaysia macam Maxis Telecom. Saya seringkali diajak Ibu Majoni, istri Pak Majoni  yang tak lain juga ibu angkatku ke gerbang perbatasan. Dari situ, mak—begitu sapaan akrab saya ke beliau—meminta tolong melihatkan sudah berapa balok sinyal yang tertangkap.

“Dua balok, cukuplah untuk menelpon adikmu yang sedang kuliah di Pontianak,” tanggapnya. Begitu tersambung, baru mengucap “halo”, sambungan telepon terputus. “Pasti sinyalnya jadi satu balok lagi, ayo pindah tempat,” gerutu mak.

Bercumbu dengan polemik-polemik ini, saya hanya tertawa miris.

***

Ujung negeri di Desa Temajuk tak seseram yang dibayangkan. Tak ada kawat-kawat berduri tajam haus darah bagi para pelintas batas tidak Indonesia. Hanya gerbang penyambut ramah bertuliskan “Selamat Datang di Republik Indonesia” menjadi pandangan nyata bagi pelintas tak ber-KTP (kartu tanda penduduk) ataupun paspor—jika ada—.

Meski disokong infrastruktur setengah hati, masyarakat di sana tetap mampu hidup menjadi seorang Indonesia dengan cara mereka sendiri. Kreativitas cara hidup—saya definisikan sebagai cita rasa akar rumput—miskin fasilitas kesejahteraan negara tak dapat dipungkiri menjadikan desa ini lebih terhubung dengan Kuching, ibukota negara bagian Serawak, Malaysia, daripada bahkan ke Liku, ibukota kecamatan terdekatnya.

Saya justru merasa seram manakala benteng hidup Indonesia di ujung negeri ini dengan segala unsur cita rasa akar rumputnya dimaknai sepihak: Meng-Indonesia-nisasi-kan ujung negeri hanya menjadi label dan merek tanpa radikalisasi makna.

Membahas wajah perbatasan tanpa memikirkan masyarakat sekitar adalah busuk. Akan menjadi tengik (bagi saya berarti lebih busuk daripada) jika masyarakat sekitar pun meresponnya dengan berdiam diri, pasrah.

Jika saya mempermasalahkan benteng hidup yang keropos dan rapuh di Desa Temajuk, lalu tertawa miris dan menulisnya, bukankah saya sedang meramaikan dan melibatkan diri dalam wacana Indonesia-nisasi di Desa Temajuk?

***

“Jadi, kapan kakak bawa saya ke Jakarta, tengok mobil dan komputer itu?” tanya seorang adik angkat jelang perpisahan.

“Entah (dengan aksen sana). Rajin-rajinlah kau belajar. Kutunggu kau di Jakarta.”