Back to Kompasiana
Artikel

Hankam

Prayitno Ramelan

Pray, sejak 2002 menjadi purnawirawan, mulai Sept. 2008 menulis di Kompasiana, "Old Soldier Never Die, selengkapnya

Mengapa Amerika Tidak Menyerang Suriah?

HL | 13 March 2012 | 18:39 Dibaca: 5848   Komentar: 15   3

1331663737392348814

Konflik di Suriah (Syria) pada akhir-akhir ini menunjukkan trend meningkat dan semakin mengkhawatirkan.  Para  aktivis oposisi Suriah mengatakan bahwa pada tanggal 11 Maret 2012, militer dan kelompok preman yang pro-pemerintah telah menangkap sejumlah warga sipil di Homs. Pusat kota dihancurkan, kaum pria, wanita dan bahkan anak-anak diserang, kemudian mereka ditembaki dan dibunuh. Dalam penyerangan tersebut kelompok oposisi menyebutnya sebagai pembantaian dan memperkirakan antara 47 hingga 53 warga telah tewas. Pemerintah yang berkuasa mengakui adanya korban tewas dan menyebut mereka sebagai ‘kelompok teroris yang bersenjata.”

Sejak terjadinya gelombang reformasi di Arab yang diawali dari Tunisia, reformasi mencapai Suriah pada bulan Maret 2011, dimana ketika penduduk kota kecil di selatan turun ke jalan untuk memprotes penyiksaan terhadap mahasiswa. Pemerintah menangani demo tersebut dengan kekerasan. Presiden Bashar al Assad sebagai pewaris pemerintahan diktator ayahnya Hafez al Assad kemudian mengirimkan senjata berat dan tank untuk menindas pemrotes.

Dalam perkembangannya, pada bulan Desember 2011, ribuan tentara kemudian membelot dan mulai melancarkan serangan terhadap pemerintah. PBB menilai Suriah diambang perang saudara.   Pemerintahan oposisi di pengasingan kemudian dibentuk, diberi nama Dewan Nasional Suriah. Internal Dewan yang tidak terlalu kuat akhirnya terpecah berdasarkan garis ideologis, etnis atau sektarian. Pada dasarnya semuanya sepakat untuk menggulingkan pemerintah Presiden Assad. Para pengikut Assad, sebagian besar elit  khususnya militer, berasal dari sekte Alawit, yaitu kelompok minoritas di negara yang mayoritas adalah Sunni.

Kekejaman pemerintahan Bashar al Assad menuai kecaman baik dari PBB, Amerika Serikat dan banyak negara lain didunia. Para menteri luar negeri dari lebih 50 negara di Tunisia yang menghadiri pertemuan “Friends of Syria” mengutuk Presiden Bashar al-Assad dan mendesaknya untuk mengundurkan diri. “Friends of Syria” juga akan memberlakukan sanksi terhadap  Suriah antara lain larangan perjalanan bagi para pejabat senior Suriah, pembekuan aset mereka, pemboikotan minyak Suriah, penangguhan investasi dan pencegahan pasokan senjata kepada pemerintah.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton memperingatkan Bashar  dan para pendukungnya di Suriah dan di luar negeri, bahwa mereka akan menanggung risiko atas penumpasan terhadap oposisi dan apa yang dilukiskannya sebagai malapetaka di Suriah.

Suriah kemudian diberi sangsi dikeluarkan dari Liga Arab. Beberapa negara Barat dan Arab mencoba mencari jalan keluar dengan opsi yang telah dieksplorasi termasuk diplomasi lebih agresif, yaitu mempersenjatai pemberontak atau dilakukannya intervensi militer. Kesulitannya menurut beberapa analis adalah kurangnya kohesi antara kelompok-kelompok oposisi Suriah, dimana beberapa pemberontak justru berafiliasi dengan Al Qaeda.

Menyikapi konflik Suriah yang telah berlangsung setahun lamanya, Presiden AS, Barrack Obama meminta kepada para pejabat di Pentagon untuk mempertimbangkan segera opsi militer terhadap Suriah. PBB menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran berat di Suriah oleh pemerintahnya hingga timbul korban sebanyak 7.500 orang. Rusia dan China adalah dua negara yang mendukung Bashar, mereka memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan keras terhadap Suriah. Beijing dan Moskow tak bersedia menghadiri pertemuan itu di Tunisia. Rusia tercatat sebagai  pemasok senjata utama ke Suriah.

Menyikapi permintaan Obama, Ketua dari Kepala Staf Gabungan (chairman of the Joint Chiefs of Staff), Jenderal Martin Dempsey E dan Menhan Leon E Panetta  mengatakan kepada Senat, Rabu (7/3), bahwa pemerintah  masih percaya tekanan diplomatik dan ekonomi adalah solusi terbaik untuk melindungi Suriah dari rezim Assad.

Di hadapan Senat Komite Angkatan Bersenjata, Menhan Leon Panetta dan General Dempsey menangkis pertanyaan tajam dari Senator John McCain, dari Partai Republik, tentang mengapa pemerintah tidak mempertimbangkan serangan udara di Suriah. Pada hari Senin (5/3), McCain menjadi senator pertama yang menyerukan dilakukannya serangan udara, yang dinilainya sebagai “satu-satunya cara realistis” untuk menghentikan pembantaian.

Menhan Panetta mengatakan bahwa intervensi ke Suriah bisa mempercepat perang saudara di negara ini dan akan membuat situasi eksplosif yang jauh lebih buruk. Dia mengatakan terus terang bahwa pemerintahan Obama mengakui adanya keterbatasan kekuatan militer, “That there are limitations of military force, especially with US boots on the ground.”

Panetta dan Dempsey mengatakan bahwa menghadapi Suriah berbeda dengan menghadapi Libya, dimana AS dan sekutu berhasil melakukan kampanye udara dan menerapkan zona larangan terbang diseluruh wilayah Libya. Jenderal Dempsey mengatakan bahwa Suriah memiliki kekuatan pertahanan udara lima kali lebih kuat dibandingkan Libya, sehingga apabila dilakukan kampanye udara dan penerapan larangan terbang akan memakan waktu yang lebih lama dan dibutuhkan kekuatan yang pesawat yang lebih banyak.

Selain itu yang menjadi pertimbangan adalah kemungkinan akan jatuhnya korban yang lebih banyak dikalangan sipil, karena pasukan loyalis Presiden Assad banyak yang bercampur dengan populasi umum di daerah perkotaan yang padat. Selain itu upaya untuk mempersenjatai kelompok oposisi juga sangat sulit, karena mereka telah terpecah belah. Menurut Dempsey terdapat sekitar 100 kelompok oposisi yang berbeda. Panetta mengatakan dalam konflik Libya, ada pemimpin yang datang mendekati, tetapi di Suriah, sangat sulit untuk berhubungan dengan yang disebut oposisi.

Walaupun demikian, Jenderal Dempsey mengatakan bahwa Pentagon sedang mempersiapkan permintaan Presiden Obama, tentang  kemungkinan dilakukannya angkutan bagi para pengungsi, pengawasan kekuatan udara Suriah dan pemantauan kekuatan laut. Yang menjadi perhatian dan pertimbangan lebih jauh dari Pentagon adalah kemungkinan memburuknya situasi, karena Rusia dan Iran terus memasok senjata ke Suriah.

Kemungkinan bantuan angkutan kemanusiaan nampaknya yang akan menjadi prioritas AS, masalah ini dibutuhkan segera, karena pasukan loyalis Presiden Bashar al Ashad terus menggempur Idlib yang terletak di Utara dan kota  Homs dengan tank dan senjata berat. Idlib sebagai pusat oposisi dikabarkan telah jatuh ketangan pemerintah. Dikhawatirkan terjadi pembantaian di kota tersebut.

Sebagai akibat serbuan militer loyalis Bashar, Badan pengungsi PBB menyampaikan sekitar 30.000 orang sudah melarikan diri ke negara tetangga terutama Lebanon dan Turki, dan sekitar 200.000 lebih menjadi pengungsi. Kekejaman tentara pemerintah diketahui setelah mereka memasang ranjau darat anti personil diperbatasan Lebanon dan Turki yang dilarang hukum internasional. Beberapa ranjau telah menimbulkan korban jatuh.

Demikian perkembangan informasi terakhir dari Suriah, dimana AS dan sekutu serta beberapa negara Arab agak gamang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pemerintahan Bashar al Assad. Dilain sisi, konflik vertikal yang terjadi menggambarkan walau mereka sama-sama warga Suriah, karena beberapa kepentingan, suku, etnik, kepercayaan berbeda, maka perang saudara sudah terjadi selama setahun lamanya tanpa ada yang mampu menyelesaikan. Amerika yang  super power-pun menjadi gamang, karena dari sejarah keterlibatan dalam konflik di negara lain, mereka lebih banyak menerima akibat buruk dibandingkan baiknya. Pertimbangan realistis lebih banyak rugi dibandingkan untungnya.

Apa pelajaran dari konflik Suriah bagi Indonesia? Beberapa penyebab konflik di Suriah juga terdapat pada bangsa Indonesia. Kini mulai terjadi konflik-konflik horizontal disini, baik dikalangan elit, kalangan middle class maupun kalangan bawah. Penyebab konflik pada umumnya kasus sederhana. Para pengemban amanah sebaiknya lebih bijak dan mampu membaca perkembangan situasi. Walau kita menganut sistem demokrasi, keangkuhan dan arogansi pejabat, pada akhirnya akan dinilai publik sebagai tindakan otoriter yang tidak disukai rakyat. Apakah memang berlaku “Vox Populi, Vox Dei?” Semoga bermanfaat. Prayitno Ramelan ( www.ramalanintelijen.net )

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Getar Aura Mistis di Sudut Pantai Baron …

Teguh Hariawan | | 21 September 2014 | 07:00

Biang Macet Kota Bogor …

Cucum Suminar | | 21 September 2014 | 07:16

Kompasiana - Yamaha Nangkring Heboh …

Rahmat Hadi | | 20 September 2014 | 21:49

Bingung Mau Buka Usaha Apa? Ini Caranya …

Yos Asmat Saputra | | 21 September 2014 | 06:39

[Daftar Online] Nobar Film “Tabula …

Kompasiana | | 21 September 2014 | 10:33


TRENDING ARTICLES

Pak SBY, Presiden RI dengan Kemampuan Bahasa …

Samandayu | 7 jam lalu

Setelah Ahok, Prabowo Ditinggal PPP dan PAN, …

Ninoy N Karundeng | 8 jam lalu

MK Setuju Sikap Gerindra yang Akan …

Galaxi2014 | 10 jam lalu

Ini Tanggapan Pelatih Valencia B tentang …

Djarwopapua | 22 jam lalu

Kalau Tidak Mau Dirujuk, BPJS-nya Besok …

Posma Siahaan | 20 September 2014 13:00


HIGHLIGHT

Cinta Cenat Cenut di Usia Matang Manggis …

Fidiawati | 7 jam lalu

Cognitive Neuroscience: Entrance Gate of …

Wahyu Riska Elsa Pr... | 7 jam lalu

Dari Masa ke Masa? …

Fajar Ayu | 7 jam lalu

Budak Gadget …

Yahya Farida | 7 jam lalu

Dharmasraya dan Potensinya Menjadi …

Zulfadli Adha.sp | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: