Back to Kompasiana
Artikel

Hankam

A.m. Fatwa

Fatwa telah menjadi ikon sebuah perlawanan dan sikap kritis terhadap rezim otoriter Orde Lama dan selengkapnya

Polri Setelah Pisah dari TNI

OPINI | 04 July 2012 | 20:51 Dibaca: 4399   Komentar: 2   0

1. PENDAHULUAN

Sejarah menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lahir dari kandungan rakyat Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, sudah ada elemen-elemen polisi, malah lahir pula “Polisi Pejoang” yang ikut dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Sesudah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, polisi juga bersama rakyat dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan (Warsito, 2005:80)

Dalam perjalanan kehidupannya, Polri mengalami perubahan-perubahan yang menyangkut organisasi, status, tugas dan fungsinya. Pada tanggal 1 Juli 1946, pemerintah mengeluarkan keputusan yang menetapkan Kepolisian Negara menjadi Jawatan Kepolisian Negara dibawah Perdana Menteri, yang pada tahun 1948 status itu untuk sementara dibawah Presiden dan Wakil presiden. Pada tahun 1950, dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Nomor 22, Jawatan Kepolisian dibawah Perdana Menteri dengan perantara Jaksa Agung dalam kebijakan politik polisionil, sedangkan dalam masalah administratif-organisatoris dibawah Menteri Dalam Negeri.

Ketika pemerintah berusaha mengatasi gangguan keamanan yang merebak pada tahun 1950-an, Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan kepada Menteri Pertahanan, namun hanya berlangsung sembilan bulan. Kemudian, pada tahun 1959 dibentuk Kementrian Kepolisian. Namun, dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/1960 pasal 45 c antara lain dinyatakan bahwa Polisi Negara masuk dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Selanjutnya dalam keputusan Presiden Nomor 29 d Tahun 1964 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1964 dinyatakan bahwa Kepolisian Negara RI sebagai unsur ABRI dan merupakan bagian organik dari Departemen Pertahanan Keamanan.

Pada awal masa Orde Baru, dengan semangat meningkatkan pelaksanaan tugas pokok kepolisian, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969 yang menegaskan sebutan, kedudukan dan tanggung jawab Kepolisian Negara RI sederajat dengan Angkatan Darat, Laut, dan Udara sebagai unsur ABRI. Dimasukkannya Polri sebagai bagian dari ABRI mengandung banyak segi negatifnya dari pada positifnya, yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan kinerja Polri. Hal ini disebabkan karena Polri tidak bisa menjadikan dirinya sebagai polisi sipil, tetapi lebih menunjukkan militeristik.

Munculnya reformasi pada tahun 1998, memberikan peluang untuk menata TNI dan Polri. Pada tanggal 1 April 1999 dipisahkanlah Polri dari ABRI, dan digantikannya sebutan ABRI menjadi TNI. Pemisahan tersebut dikukuhkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lebih lanjut telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahkan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah masuk dalam pasal 30. Pertanyaannya adalah Bagaimana Polri setelah pisah dari TNI? Bagaimana kondisi Polri saat ini, dan kemana pembangunan Polri harus diarahkan?

2. MENCERMATI REFORMASI INTERNAL POLRI

Setelah sekitar tujuh tahun Polri pisah dari TNI, memang ada kemajuan, tetapi belum tampak perubahan perilaku polisi yang signifikan yang dapat membedakan antara Polri sebelum reformasi dan sesudah reformasi. Artinya, reformasi internal di tubuh Polri harus diteruskan, dipertajam, diperdalam pada semua segi secara konsisten dengan komitmen yang kuat serta pernuh percaya diri.

Pada akhir-akhir ini Kapolri telah menampakkan niat membawa Polri menjadi polisi yang bersih. Hal itu harus didukung semua pihak. Memang dapat diprediksi, usaha membuat Polri bersih, berwibawa, bermartabat dan dicintai rakyat akan menghadapi hambatan dan tantangan secara terbuka dan yang paling mungkin adalah secara “tertutup” dari berbagai pihak, baik dari dalam tubuh Polri sendiri maupun dari pihak diluar Polri yang merasa tidak diuntungkan. Namun, semua pihak yang mendambakan Polri yang baik tidak boleh mundur. Reformasi internal Polri merupakan point of no return bagi yang mencintai Polri. Reformasi internal Polri harus berjalan terus, baik di bidang struktur, instrumental dan kultur.

Perubahan struktur organisasi di lingkungan Polri nampaknya sudah dilaksanakan dan terus disempurnakan. Penggunaan struktur organisasi baru tersebut perlu dievaluasi terus sampai menemukan struktur yang pas yang sesuai dan dapat mendukung perwujudan polisi sipil. Di bidang instrumental, walau sudah banyak dilakukan reformasi seperti di bidang hukum disiplin dan penyelesaian perkara, pelaksanaan teknis peradilan bagi anggota Polri di peradilan umum, namun masih perlu dilanjutkan agar secara hukum, peraturan, prosedur, urusan dalam, dan administrasi dapat dicapai ketertiban. Reformasi di bidang kultural merupakan perkara yang sangat penting dalam rangka mewujudkan polisi yang dicintai rakyat. Memang, upaya ini tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat, namun perlu kesungguhan dan komitmen yang kuat, karena menyangkut perilaku anggota Polri. Dalam masalah ini, keteladanan dan pengawasan dari setiap atasan akan sangat menentukan keberhasilan.

3. PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP POLRI SAAT INI

Mengikuti perkembangan Polri akhir-akhir ini, nampaknya menunjukkan kemajuan yang berarti. Misalnya keberhasilan menewaskan tokoh teroris Dr. Azahari, ditemukannya sejumlah bahan peledak dan bom rakitan di Jawa Timur. Dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba belum lama berselang, Polri juga menunjukkan prestasinya seperti penggrebekan di Serang – Banten. Beberapa keberhasilan tersebut memiliki arti penting, karena yang berhasil ditangani itu merupakan hal yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang pertama dapat mengurangi rasa ketakutan dan kegelisahan masyarakat, walaupun masih harus tetap memelihara kewaspadaan yang tinggi mengingat Nordin M. Top belum tertangkap. Masalah kedua, yaitu Narkoba merupakan hal yang sangat membahayakan bagi generasi muda penerus bangsa.

Pembenahan ke dalam tubuh Polri sendiri juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tekad menjadikan Polri sebagai aparat yang bersih, berwibawa, bermartabat, yang benar-benar dapat menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat telah nampak, seperti ditahannya perwira Polri yang sebelumnya berkecimpung dalam bidang Reskrim dan pejabat-pejabat lainnya. Sekali lagi, tekad dan tindakan-tindakan itu pasti menghadapi penentangan, baik dari dalam tubuh Polri sendiri maupun dari pihak luar Polri yang memiliki kepentingan pribadi tertentu ataupun untuk menyelamatkan diri dari kejahatan yang pernah dan atau sedang dilakukan.

Oleh karena itu, tindakan pembenahan di tubuh Polri tersebut memerlukan nyali yang tinggi dan keyakinan akan kebenaran dalam menegakan kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh keyakinan bahwa tugas sebagai amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban. Tentu rakyat akan mendukung langkah-langkah positif yang dilakukan oleh Polri, dan apabila langkah-langkah itu dapat dilanjutkan secara konsisten, termasuk oleh para calon-calon pemimpin yang saat ini sedang melakukan pembenahan, niscaya akan menjadikan Polri dicintai oleh rakyat. Pada kelanjutannya masyarakat akan merasa memiliki Polri, merasa ikut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polri harus mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Hal itu akan sangat mudah jika citra Polri baik di mata masyarakat, dan masyarakat sudah merasa dilindungi, diayomi dan dilayani kepentingannya oleh Polri. Setiap anggota Polri harus bisa menjadi panutan masyarakat dalam sikap dan perilakunya. Apabila hal itu dapat terwujud, niscaya kepercayaan masyarakat terhadap Polri akan terwujud juga. Stephen R. Covey (2005:216) dalam bukunya yang international best seller berjudul “The 8th Habit Melampaui Efektifitas, Menggapai Keagungan”, menyatakan: “Kepercayaan adalah buah dari sifat layak dipercaya, baik pada orang maupun pada organisasi”.

Bagaimana pandangan masyarakat terhadap Polri pada saat ini? Terlepas dari keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai seperti disebut diatas, pada kesempatan ini akan diungkapkan bagaimana pandangannya terhadap Polri terutama dalam kinerja dan perilaku anggotanya. Pengungkapan ini dimaksudkan sebagai masukan dan dukungan terhadap usaha pembenahan di tubuh Polri, dan jauh dari maksud menjelekan Polri. Saya sebagai wakil rakyat tidak mungkin membenci Polri, karena polisi merupakan alat negara yang sangat penting untuk menjalankan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Apabila saya mengungkapkan titik-titik kelemahan Polri, dimaksudkan agar Polri lebih mengenali kekurangan dirinya dalam melangkah maju, apalagi di hadapan saya ini adalah calon-calon pemimpin Polri di masa depan.

Sebenarnya, sudah banyak tulisan yang membeberkan kritik terhadap Polri. Sebagail contoh, dua belas buku berjudul Merenungi Kritik Terhadap Polri dengan berbagai pokok masalah yang disunting oleh Jenderal Pol (Purn) Drs. Kunarto, banyak berisi kritik dan auto-critic terhadap Polri. Tulisan Pak Farouk sendiri juga banyak merupakan auto-critic. Itu merupakan hal yang positif, karena didasari oleh merasa ikut memiliki (“rumungso handuweni), merasa ikut bertanggung jawab (“rumungso hangrungkebi”) dan berani introspeksi diri (“mulat sasiro hangrosowani”)

Sering muncul di kalangan masyarakat awam yang menilai Polri saat ini belum menunjukkan kinerja yang tinggi. Indikatornya antara lain adalah keamanan dan ketertiban masyarakat belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran dan kejahatan yang meningkat, baik dalam kuantitas dan kualitas belum diimbangi dengan strategi dan taktik operasi yang inovatif, tetapi selalu bersifat konvensial dan tidak konsisten dalam pelaksanaannya. Hal ini diperparah lagi oleh sikap aparat polisi yang tidak tegas dan lugas. Dari pengamatan, sebenarnya masyarakat masih cukup segan dengan polisi, tetapi polisi sendiri tidak menunjukkan konsistensi dan kontinuitasnya dalam melaksanakan tugas. Contohnya, ketika ada operasi gabungan dengan aparat Dephub, pengendara sepeda motor dapat mematuhi aturan lalu lintas, tetapi momentum itu tidak bisa dilanjutkan oleh petugas. Demikian juga bantuan Polri dalam penertiban pedagang kaki lima atau pedagang yang mengambil tempat di jalan. Memang, perkara tersebut bukan tugas polisi saja, namun koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dapat ditempuh secara berlanjut, tidak “panas-panas …. Ayam”. Malangnya, masih juga ada oknum polisi yang mau diajak “damai”. Obrolan di masyarakat dapat ditangkap maknanya bahwa pelanggar lalu lintas dan lainnya dapat “diselesaikan” dengan cepat hanya sekitar sepuluh sampai dengan dua pulu ribu rupiah. Indikator lainnya antara lain adalah, keterlambatan polisi tiba ditempat kejadian jika ada laporan adanya perampokan.

Di bidang penegakan hukum, diakui secara umum mengalami perkembangan, namun Polri masih perlu menunjukkan kemampuannya dalam menangkap para koruptor besar yang pada umumnya masyarakat mengetahui adanya korupsi itu dan menunggu tindakan para penegak hukum. Oleh karena itu, Polri harus bisa mengungkap perkara-perkara besar yang sangat merugikan negara. Pemrosesan beberapa petinggi Polri diharapkan dapat menghilangkan praktek kolusi dan suap dalam penanganan suatu perkara yang bisa saja terjadi di level-level bawah juga. Fakta menunjukkan, sebelum ini ada kasus yang berat yang hanya dapat terungkap kalau ada pejabat penting turun tangan. Korupsi memang sulit dihilangkan, namun polisi tidak boleh putus asa, menjadi apatis, apalagi terkooptasi, dan berkolusi dengan para koruptor. Harapan masyarakat pada Polri untuk mengungkap korupsi sangat besar, karena korupsi mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat masih jauh dari harapan masyarakat. Logikanya, masyarakat akan senang dan tenteram jika ada polisi. Namun, yang terjadi tidak atau belum mencapai kondisi seperti itu. Hal ini disebabkan karena polisi belum optimal dalam melaksanakan tugas, “ogah-ogahan”, apatis, dan terkadang perilakunya tidak menunjukkan sebagai polisi sipil sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Demikian pula di bidang pelayanan kepada masyarakat, masih banyak terjadi korupsi terhadap uang masyarakat sebagai perseorangan. Korupsi itu dapat terjadi dimana saja, seperti ketika orang meminta surat keterangan, mengurus surat ijin mengemudi (SIM), dan lain-lainnya yang masih banyak “ladang” bagi polisi untuk memperkaya diri.

4. BAGAIMANA POLRI KEDEPAN

Seperti telah dikemukakan dalam pendahuluan bahwa hampir selama 40 tahun Polri digabung dengan ABRI dan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI dan baru tahun 1999 Polri dipisah dari TNI. Lamanya Polri digabung dengan ABRI sudah tentu membawa dampak yang sangat luas dalam organisasi, perangkat lunak, perangkat keras, dan kultur. Dengan adanya reformasi nasional yang menyeluruh, maka menyangkut pula di tubuh ABRI/TNI dan Polri. Tidak ada pilihan lain bagi Polri juga harus melakukan reformasi internal.

Sebenarnya dalam menyikapi reformasi menyeluruh dan reformasi internal Polri, pemimpin Polri sudah lebih tahu dan tanggap dan tentunya juga di Lembaga Pendidikan Polri. Namun, tidak ada salahnya apabila pada kesempatan ini saya memberikan beberapa masukan untuk lebih memantapkan perubahan di tubuh Polri demi kemajuannya. Secara struktural, perubahan di lingkungan Polri kiranya lebih mudah, yang penting adalah adanya kajian yang komprehensif dan juga menyerap dari bawah. Disamping itu perlu mengambil pelajaran dan atau pengalaman organisasi polisi dari luar yang disesuaikan dengan falsafah, kondisi dan kultur di Indonesia. Di bidang struktur ini pun perlu ada kajian yang berlanjut dengan prinsip “Learning Organization”.

Di bidang kultur, perubahan dipandang sangat penting, karena menyangkut sikap dan perilaku anggota Polri, padahal sudah berlangsung lama polisi terpengaruh oleh doktrin dan kultur tentara. Oleh karena itu perlu perhatian yang besar dan sungguh-sungguh, serta terus menerus. Salah satu perkara yang penting dalam perbaikan kultur Polri adalah perubahan kurikulum pendidikan dan penanaman kepada para mahasiswa/Siswa/pelajar Polri tentang polisi sipil. Kesemuanya harus diarahkan kepada profesionalisme dan karakter Polri sesuai tugas dan fungsinya.

Hasil Kongres Internasional PBB yang ke-V di Geneva tahun 1975 dan ke-VI di Caracas tahun 1980 merumuskan bahwa tugas polisi adalah bukan anggota penguasa yang tidak ramah, melainkan menjadikan dirinya sebagai “friends, partners and defenders of citizens” (sahabat baik masyarakat), dan meningkatkan “mutual trust between police and the public” (hubungan kerjasama dengan masyarakat) dalam menumbuhkan “social participation” (peran serta masyarakat) untuk mencapai cita-cita “social welfare”. (Dalam Warsito, 2005:173)

Symposium on the rule of the police in the protection of human right di Den Haag tahun 1980 juga merekomendasikan terhadap kepolisian sebagai berikut :

1. Kewajiban menempuh langkah-langkah “criminal policy crime prevention programmers on the administration of criminal justice”

2. Mengubah kebijakan “extralegal excecutions” tanpa kewenangan dalam tugas

3. Menjamin “The greater security and protection of the rights and freedoms of all people”

4. Mengutamakan “The police were a part of and not separate from the community and than the mayority of pollicemen’s time was spent on service-oriented task rather than on law enforcement duties

Dari tugas polisi yang bersifat universal dan hasil simposium diatas, ada beberapa yang perlu digaris bawahi, antara lain : polisi adalah bukan penguasa artinya tidak bertindak sebagai penguasa; polisi adalah teman bahkan sahabat baik masyarakat; harus ada kerjasama saling percaya antara polisi dengan masyarakat untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas polisi; polisi harus mengedepankan langkah preventif; polisi tidak dibenarkan menyalahgunakan wewenang dan atau melampaui batas kewenangan; dan pengutamaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Apabila dicermati, maka apa yang disebutkan diatas baik apa yang diharapkan dalam kongres PBB maupun simposium, sudah terakomodasi atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Masalahnya adalah bagaimana implementasinya, dan hal ini sangat tergantung kepada kompetensi dan karakter setiap anggota Polri. Kompetensi berkaitan dengan tingkat profesionalisme, sedangkan karakter sangat berkaitan dengan moralitas yang menentukan sikap dan perilaku.

Kompetensi dalam lingkup teknis adalah kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang ditopang oleh pengetahuan/keahlian dan keterampilan, sedangkan kompetensi konseptual adalah kemampuan berpikir strategik dan sistematik komprehensif yang mengaitkan bagian-bagian dalam keseluruhan dengan gambaran jauh ke visi masa depan.

Dalam kaitan pendidikan calon pemimpin Polri seperti di PTIK ini, penanaman karakter yang baik sangat penting, karena akan menentukan keberhasilan kepemimpinan Polri yang akan datang. Theodore Roosevelt pernah mengatakan bahwa “karakter dalam jangka panjang adalah faktor penentu dalam kehidupan individu maupun bangsa”. Sedangkan Dwight D. Eisenhower menyatakan “90 persen dari semua kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan pada karakter” (Dalam Covey, 2005:215,218). Pentingnya karakter bagi pemimpin juga dimanifestasikan dalam salah satu keyakinan dasar organisasi yang bernama Franklin Covey Company yang salah satu pendirinya adalah Dr. Stephen R. Covey adalah sebagai berikut “kepemimpinan adalah pilihan, yang dibangun dari dalam ke luar diatas karakter sebagai fondasi (Covey, 2005:594)

Pendidikan di PTIK ini tentunya bukan hanya menambah ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih dari itu adalah menjadikan manusia yang utuh yang siap menjalankan tugas sebagai pemimpin polisi sipil pada level apapun. Oleh karena itu, dalam pendidikan ini harus ditumbuhkan berfungsinya hati nurani yang akan mendorong manusia pada sikap dan tindakan yang baik, dan hidup akan lebih bermakna. John Sloan Dicky menyatakan :

“Tujuan tertinggi pendidikan adalah untuk menyaksikan manusia menjadi utuh baik segi kompetensi maupun nurani. Pendidikan yang menciptakan kekuatan kompetensi tanpa menciptakan arahan yang selaras untuk memandu penggunaan kekuatan tersebut adalah pendidikan yang buruk. Lebih jauh lagi, kompetensi pada akhirnya akan hancur tanpa adanya hati nurani (Dalam Covey, 2005:522).

Masalah pembinaan karakter dan memfungsikan hati nurani ini berkaitan dengan perbaikan kultur di lingkungan Polri. Polisi yang memiliki karakter yang kuat dengan integritas moral yang tangguh, disiplin tinggi, proaktif, inovatif, memiliki semangat pengabdian yang tinggi, santun dan sebagainya, niscaya akan bersikap dan berperilaku terpuji. Sebagai aparat negara akan dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat, karena pada dasarnya saat ini masyarakat masih melihat juga perilaku aparat negara. Memang, ada pendapat dari pakar kepolisian, yaitu Walter Haltinger yang mengatakan, “bila kita mau melihat citra polisi, lihatlah keadaan yang sama, karena pada dasarnya polisi hanya bagaikan sebuah kaca pengilon (cermin) yang membias wajah masyarakatnya” (Dalam Warsito, 2005:4). Dalam kaitan membangun kultur Polri, logika tersebut diatas perlu dibalik. Citra polisi atau perilaku polisi akan dicontoh oleh masyarakat. Polisi tidak boleh larut pada kondisi masyarakat yang kurang baik. Lagi pula tidak semua masyarakat buruk atau baik.

Ada yang menyatakan “polisi sebagai hukum yang berjalan”. Sebagian orang segera lari menghindar karena takut kepada hukum yang sedang berjalan, sebagian lagi ragu-ragu untuk meminta perlindungan hukum, dan sebagian sisanya merasa tenang di hadapan polisi yang dianggap hukum yang mengayomi. Dari kalimat-kalimat diatas dapat diartikan bahwa polisi sebagai penegak hukum dituntut untuk benar-benar mengerti, menguasai dan memahami hukum, yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, menunjukkan perilaku yang dapat melindungi dan mengayomi, serta dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu karena memiliki integritas yang tinggi. Integritas ini perlu menjadi karakter pemimpin dan calon pemimpin di jajaran Polri. Pentingnya integritas ini antara lin dapat disimak dari pernyataan orang yang sudah membuktikan kepemimpinannya yaitu Dwight D. Eisenhower yang menegaskan sebagai berikut:

“Kualitas tertinggi dari kepemimpinan adalah integritas yang tidak tergoyahkan. Tanpa hal itu tidak ada keberhasilan sejati yang bisa diraih, di manapun baik didalam kelompok, di lapangan sepak bola, di korps militer atau di kantor” (Dalam Covey, 2005:214)

Integritas menuntut keberanian untuk memenangkan dirinya sendiri atas godaan terhadap prinsip yang baik yang telah diyakininya karena dorongan hati nuraninya.

Di bidang instrumental, sudah banyak dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain tentang Peraturan Disiplin anggota Polri, Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan umum bagi anggota Polri, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, dan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik tersebut, dan sebagainya. Namun, masih diperlukan petunjuk-petunjuk pelaksanaan, petunjuk lapangan dan petunjuk teknis lainnya agar pelaksanaan tugas Polri lebih dimengerti sampai anggota yang terbawah. Sebenarnya, diperlukan Undang-Undang yang mengatur sanksi bagi orang yang melawan, menghina, melecehkan, mengolok-olok dan mencederai anggota polisi yang sedang bertugas. Dengan undang-undang itu, “senjata” Polri yang utama adalah hukum/undang-undang, dan kewibawaan Polri didukung oleh undang-undang. Pertanyaannya adalah apakah sudah saatnya Polri menggunakan “senjata” seperti itu? Yang penting didahulukan adalah pembenahan kultur dulu, agar jika sudah diperlukan undang-undang nantinya, anggota Polri tidak hanya mengandalkan kewibawaan dengan berlindung didalam undang-undang itu, tetapi membangun kewibawaan diatas pondasi karakter, moral dan integritas yang kuat disertai dengan adanya arahan nurani yang bersih.

Demikian juga dengan diberikannya kekuasaan diskresi -fungsional oleh hukum kepada polisi untuk mengambil tindakan dalam situasi tertentu menurut “pertimbangan sendiri”, yang menempatkan pribadi-pribadi polisi sebagai faktor sentral dalam penegakan hukum (T.B. Ronny Rahman Nitibaskara, 2001:29). Hal itu memerlukan integritas moral, kejujuran, disiplin yang kuat dan kebersihan nurani semua anggota Polri agar kekuasaan itu tidak disalahgunakan.

Dengan begitu, menjadi sangat penting bagi Polri untuk benar-benar menghayati, menjiwai, dan mengamalkan etika profesi kepolisian, karena etika merupakan nilai dan norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok masyarakat dalam mangatur tingkah lakunya (Barten,1994:6). Etika Polri dirumuskan dalam Kode Etik Polri yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang dilandasi dan dijiwai Pancasila (Kansil, 2003:152-153).

Kedepan, diharapkan sikap dan tindakan setiap anggota Polri jauh dari sifat militeristik dan mengandalkan kekerasan, tetapi benar-benar sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Para perwira Polri masa depan harus benar-benar dapat menjadi teladan bagi bawahannya dan masyarakat, menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya, dan membawa anggotanya menjadi polisi sipil yang dapat dibanggakan, bersikap netral dalam kehidupan politik serta menjauhkan diri dari partisan politik.

5. PENUTUP

Pemisahan Polri dari TNI membawa harapan besar akan terwujudnya polisi sipil yang dapat melaksanakan tugasnya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, menjadi pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Hal itu akan dapat terlaksana apabila Polri benar-benar dapat merubah diri dalam sikap dan perilakunya serta meningkatkan kinerjanya.

Walaupun sudah banyak kemajuan yang dicapai dalam reformasi internalnya dan pelaksanaan tugasnya, namun masih banyak pula pekerjaan rumah yang harus dirampungkan. Demikian pula prestasi besar telah dicapai jajaran Polri, tetapi masih banyak pula kelemahannya. Kekurangan dan kelemahan itu menyebabkan banyak masyarakat masih memiliki pandangan yang negatif terhadap Polri.

Tidak ada jalan lain bagi Polri kecuali terus berbenah diri, baik dari segi struktur, kultur, dan instrumental dengan tekad yang kuat yang didasari oleh visi, integritas, etika, dan keberanian.

Selamat Belajar. Semoga sukses.

(Disampaikan pada Mahasiswa PTIK angkatan 43 di Jakarta, pada April 2006)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Usul Mengatasi Kemacetan dengan “Kiss …

Isk_harun | | 21 September 2014 | 17:45

Menuju Era Pembelajaran Digital, Ini Pesan …

Nisa | | 21 September 2014 | 22:44

RUU Pilkada, Polemik Duel Kepentingan (Seri …

Prima Sp Vardhana | | 21 September 2014 | 23:11

Cerita Unik 470 Kata, Seluruh Kata Diawali …

Saut Donatus | | 22 September 2014 | 07:54

Blog Competition Smartfren: Andromax yang …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 20:22


TRENDING ARTICLES

Keluarga Korban MH17 Tolak Kompensasi dari …

Tjiptadinata Effend... | 3 jam lalu

PKS antara Pede dan GR …

Ifani | 4 jam lalu

Sopir Taksi yang Intelek …

Djohan Suryana | 5 jam lalu

2 Tahun di Kompasiana Membukukan Sejumlah …

Thamrin Sonata | 8 jam lalu

Gajah Berperang Melawan Gajah, …

Mike Reyssent | 8 jam lalu


HIGHLIGHT

Saya yang Berjalan Cepat, Atau Mahasiswa …

Giri Lumakto | 7 jam lalu

Membaca Konsep Revolusi Mental Gagasan …

Ahmad Faisal | 7 jam lalu

Konstitusionalitas Pemilukada: Paradoks …

Armansyah Arman | 7 jam lalu

Salah Kaprah Tentang Tes Psikologi …

Muhammad Armand | 7 jam lalu

MTQI ke XV Menyatukan Dunia yang Terbelah …

Syaripudin Zuhri | 7 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: