Back to Kompasiana
Artikel

Hankam

Malik Bewok

http://malikbewok.wordpress.com/

Pengesahan RUU Kamnas Urgen Didahulukan

OPINI | 08 December 2012 | 23:54 Dibaca: 288   Komentar: 0   0

Pembahasan RUU Keamanan Nasional menjadi penting karena dia adalah payung hukum bagi sejumlah undang-undang lain. RUU Kamnas didahulukan pembahasannya dari RUU Rahasia Negara, karena RUU Kamnas menjadi UU induk. RUU Kamnas mengatur secara garis besar terkait masalah rahasia negara. Baru, setelah ada payung undang-undang, maka RUU Rahasia Negara menjadi jabaran dari RUU Kamnas.

Pengesahan RUU Kamnas didahulukan dari UU lainnya, seperti RUU Rahasia Negara, UU Pertahanan Negara dan UU Kepolisian Negara. UU Kamnas akan didefinisikan dan dioperasionalkan pada permulaan sebelum UU lain yang berkaitan dengan keamanan nasional disahkan.

Jika RUU Kamnas disahkan belakangan, maka dikhawatirkan akan terjadi ketidakpasan dengan RUU lain, contohnya RUU Rahasia Negara. Polemik yang hadir di masyarakat terkait pengesahan RUU Kamnas tidak lepas dari kepentingan politik sekelompok orang. Kelompok sipil yang tergabung dalam organisasi masyarakat, menilai banyak pasal yang mengancam kewenangan sipil dan cenderung melanggar HAM. Padahal, saat ini sudah banyak terjadi perubahan dalam RUU Keamanan Nasional. Sejatinya, masyarakat pun harus memahami bahwa kehadiran RUU Kamnas adalah untuk menciptakan keamanan yang terintegrasi antar lembaga negara di Indonesia.

Oleh sebab itu, Pengesahan RUU Kamnas sebaiknya dilakukan lebih dulu ketimbang dari undang-undang yang lain. Empat pasal yang hadir dalam RUU Kamnas seperti definisi ancaman, keberadaan Dewan Keamanan Nasional (DKN), pemberian kewenangan kepada BIN dan TNI untuk mengatasi masalah keamanan dan pembentukan kekuatan sipil, menjadi perhatian bagi Pemerintah. Oleh sebab itu, Pemerintah pun sangat mengakomodasi pandangan dan tanggapan dari kelompok-kelompok sipil yang selama ini mengkritisi RUU Kamnas. (*)

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Tanggapan Soal “PR Anak 2 SD yang …

Hendradi Hardhienat... | | 22 September 2014 | 14:36

Analisis Ancaman ISIS di Australia …

Prayitno Ramelan | | 22 September 2014 | 13:47

Software Engineer/Programmer Dibayar Murah? …

Syariatifaris | | 22 September 2014 | 10:16

Revolusi Teknologi Perbankan: Dari ATM ke …

Harris Maulana | | 22 September 2014 | 11:19

[Blog Reportase] Nangkring dan Test Ride …

Kompasiana | | 20 September 2014 | 18:06


TRENDING ARTICLES

Kasus PR Habibi, ketika Guru Salah Konsep …

Erwin Alwazir | 8 jam lalu

Abraham Lunggana, Ahok, Messi, dan Pepe …

Susy Haryawan | 9 jam lalu

Tentang 6 x 4 …

Septin Puji Astuti | 10 jam lalu

Jokowi dan Kutukan Politik …

Angin Dirantai | 11 jam lalu

PPP dan Kudeta Marwah …

Malaka Ramadhan | 12 jam lalu


HIGHLIGHT

Gimana Terhindar dari Jebakan Oknum Trading …

Adhie Koencoro | 8 jam lalu

Dari Priyo Sampai Ahok, Akhirnya Demokrat …

Auda Zaschkya | 8 jam lalu

Daya Tarik Kota Emas Prag, Ditinggalkan …

Cahayahati (acjp) | 8 jam lalu

Cycling, Longevity and Health …

Putri Indah | 9 jam lalu

Menemukan Pembelajaran dari kasus Habibi dan …

Maria Margaretha | 9 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: