Back to Kompasiana
Artikel

Hankam

Konsepsi Bisnis Militer di Indonesia

OPINI | 25 January 2013 | 15:54 Dibaca: 1015   Komentar: 0   0

Militer adalah instrumen yang harus ada dalam seluruh sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat. Penguasaan sumber daya (senjata, kekuasaan, dan ekonomi) oleh militer pada umumnya dianggap lumrah karena keberadaan militer pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi sipil dari segala bentuk ancaman serta menjaga persatuan dan keamanan negara. Akan tetapi hal ini tentu saja perlu dibatasi, karena jika tidak kecenderungan abuse of power akan sangat besar. Pembatasan peran militer ini semakin terlihat lebih baik melalui proses demokratisasi. Samuel Huntington menegaskan, pada umumnya, hubungan sipil-militer di negara-negara demokrasi sekarang mempunyai bentuk yang lebih baik daripada di bawah rezim otoritarian sebelumnya. Huntington menyebut bentuk hubungan ini sebagai kontrol sipil objektif (objective civilian control) yang berarti menunjukan derajat profesionalisme militer, subordinasi efektif militer kepada pemimpin politik, pengakuan pemimpin politik akan derajat profesionalisme dan otonomi militer, serta minimalisasi intervensi militer terhadap politik dan politik terhadap militer.

Dalam kerangka sistem demokrasi, militer tidak hanya harus menunjukan netralitas terhadap politik, namun juga ditunjukan melalui netralitasnya terhadap ekonomi. Jika militer fokus melakukan pengelolaan bisnis untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, fungsi militer profesional yang dicita-citakan sistem demokrasi dapat terhambat. Kenyataan yang banyak terjadi di negara-negara berkembang, atau yang biasa dikategorikan sebagai negara demokrasi baru, seperti Amerika Latin, Asia, dan Afrika, menunjukan kecenderungan militer mengintervensi urusan politik dan terutama ekonomi. Kondisi ini juga terjadi di Indonesia. Militer Indonesia masih berada dalam tahap proses reformasi. Sejarah mencatat bahwa Orde Baru melanggengkan berbagai praktek bisnis oleh kalangan militer lewat aktivitas pendirian yayasan dan koperasi yang dikelola oleh militer. Oleh karena itu, hingga saat ini persolan penguasaan berbagai sektor bisnis oleh militer masih belum usai.

Keberadaan institusi militer Indonesia sejak awalnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan bisnis militer itu sendiri, terutama mengingat militer pada masa perang kemerdekaan memiliki kemampuan mencari dan mengelola pendanaan sendiri dengan peran gandanya sebagai kekuatan militer sekaligus kekuatan sosial politik. Meskipun kemudian diberlakukan kebijakan penetapan Anggaran Militer sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sayangnya bisnis militer tidak berhenti dengan sendirinya. Argumen minimnya alokasi dana dari negara dan adanya peran ganda (dwifungsi) tentara dijadikan dalih untuk mengesahkan praktek-praktek bisnis militer tersebut. Praktek-praktek bisnis militer adalah buah keterlibatan mereka dalam politik, dimana keterlibatan ini secara langsung membuka akses mereka terhadap sumber-sumber keuntungan finansial.

Pasca Orde Baru, beberapa langkah dan upaya konstitusional telah ditempuh untuk melakukan pengalihan bisnis militer ini kepada pemerintah. Menurut UU RI No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), BAB II tentang Jati Diri telah mengatur poin mengenai tentara profesional yang salah satunya tidak boleh berbisnis. Kemudian di dalam BAB X pasal 76 terdapat pula poin untuk melakukan pengalihan bisnis TNI sesuai amanat UU RI No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara. Upaya konstitusi ini dipertegas dengan Peraturan Presiden RI No.43 tahun 2009 Pengambilalihan Aktivitas Bisnis TNI. Hal ini sudah cukup menjadi landasan hukum yang kuat akan keinginan pemerintah untuk melakukan reformasi militer. Akan tetapi pada praktiknya, pengalihan bisnis militer ini masih juga belum usai hingga hari ini. Penguasaan militer terhadap sumber ekonominya seperti yayasan dan koperasi masih belum dapat diidentifikasi jelas akhirnya. Masih terdapat yayasan dan koperasi yang berjalan di bawah naungan TNI.

Proses reformasi TNI termasuk peralihan bisnis TNI yang belum selesai ini akhirnya memunculkan berbagai kegelisahan di masyarakat. Berbagai kajian yang telah dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas bisnis TNI sejak Orde Baru dan perkembangannya setelah reformasi. Berdasarkan hal ini, kita hendak melihat lebih jauh mengenai kondisi bisnis militer di Indonesia dari pasca Orde Baru hingga saat ini. Maka pertanyaan utamanya adalah bagaimana kondisi bisnis militer pasca reformasi hingga saat ini? Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah seperti apa kepentingan politik militer saat ini jika dikaitkan dengan masih adanya penguasaan ekonomi oleh militer melalui yayasan atau koperasi yang mereka dikelola?

Berdasarkan Seri 9 Penjelasan Singkat oleh Institute for Defense Security and Peace Studies (ISDPS) tahun 2008, Pengertian umum bisnis militer mengacu kepada keterlibatan militer dalam bisnis. Secara umum bisnis militer tampak dalam bentuk “shadow economy” dan atau raut korupsi terlembaga. Secara umum peneliti LIPI mengklasifikasikan bisnis militer ke dalam dua bagian utama, yaitu bisnis institusional atau formal dan non-institusional atau informal. Tetapi masih ada satu lagi bisnis yang tidak dibicarakan, apalagi diakui keberadaannya oleh militer, yaitu criminal economy. Secara sederhana, dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini klasifikasi tersebut serta jenis aktivitas dari setiap klasifikasi bisnis militernya.

Klasifikasi Aktivitas Bisnis Militer TNI

Jenis Aktivitas Bisnis Militer TNI

A. Aktivitas Formal

Perusahaan yang Beroperasi di bawah UU Perusahaan

- keuntungan kepemilikan mayoritas

- keuntungan kepemilikan minoritas

Yayasan yang Beroperasi di bawah UU Yayasan

Koperasi yang Beropreasi di bawah UU Koperasi

B. Aktivitas Informal

Jasa Keamanan

Komersialisasi Aset Negara

Hubungan Khusus dengan BUMN

Dimiliki atau dikendalikan dengan pihak terkait dengan TNI

- Personel militer aktif

- Personel militer yang pensiun

- Anggota keluarga dari personel militer yang aktif atau pensiun

- Kroni dari personil militer yang aktif atau pensiun

C.Aktivitas Ilegal

Pengambilan sumber daya (pasir, kayu)

Pengumpulan bea (untuk perpindahan barang dan orang)

Perlindungan

Penyelundupan

Terlarang, perjudian, prostitusi

Tabel Klasifikasi Bisnis Militer

Sumber :Lex Riffel dan Jaleswari Pramodawardani, Menggusur Bisnis Militer, 2007

Secara umum aktivitas bisnis militer meliputi aktivitas bisnis formal, di mana yang menjadi objek studi adalah bisnis militer yang memiliki jenis aktivitas dalam bentuk yayasan dan koperasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan kami dalam melakukan penelusuran dan mengumpulkan data maupun bukti-bukti pendukung tentang aktivitas bisnis militer informal dan aktivitas ilegal.

Bisnis Militer di Era Orde Baru

Keterlibatan militer dalam bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran Dwi Fungsi ABRI yang diciptakan oleh AH Nasution. Dalam Dwi Fungsi ABRI, selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga berperan dalam bidang kekaryaan yang meliputi bidang sosial-ekonomi dan sosial-politik (Iswandi, 1998: 103). Secara praktis, aktivitas ekonomi di Indonesia dikuasai oleh militer. Keterlibatan teknokrat sipil dalam aktivitas ekonomi negara hanyalah untuk menghilangkan kesan telah munculnya pemerintahan militer di Indonesia.

Bisnis militer pada masa Orde Baru secara umum terbagi di dalam tiga bidang, yakni bisnis militer di BUMN, bisnis militer di koperasi/yayasan, serta bisnis militer di kegiatan ekonomi lainnya. Selain pembagian ini, terdapat pula tipologi lainnya yang dikemukakan oleh para ilmuwan, terutama ilmuwan LIPI, yaitu bisnis militer formal-institusional, bisnis militer informal-non-institusional, serta criminal economy.

Yayasan dan koperasi yang didirikan oleh ABRI bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya karena jumlah anggaran negara untuk sektor Pertahanan dan Keamanan dianggap tidak cukup. Beberapa koperasi yang dikelola oleh militer adalah Induk Koperasi Angkatan Darat (Inkopad), Induk Koperasi Angkatan Udara (Inkopau), Induk Koperasi Angkatan Laut (Inkopal), Induk Koperasi Kepolisian (Inkopol), dan Induk Koperasi Purnawirawan ABRI (Inkopabri). Sedangkan unit usaha dalam bentuk yayasan yang dikelola militer misalnya adalah Yayasan Dharma Putra yang termasuk kelompok bisnis milik Kostrad.

Dalam bidang BUMN, keterlibatan ABRI, dalam hal ini Angkatan Darat, dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk menjamin pengaliran dana yang tetap ke kas Angkatan Darat tanpa menimbulkan kekacauan ekonomi. Meskipun begitu, patut dicatat bahwa pada masa Orde Baru, masalah mengenai bentuk perusahaan, apakah BUMN atau swasta, tidak terlalu relevan untuk diperdebatkan. BUMN yang memiliki fungsi melayani masyarakat secara luas juga bisa dimanfaatkan kekuasaanya yang absolut sehingga tujuan awalnya tidak terpenuhi. Perbedaan antara perusahaan militer dan perusahaan negara menjadi kabur karena dominasi militer di kedua lembaga tersebut.

Terdapat tiga cabang aparat pengawasan birokrasi, yakni unit perdagangan di bawah Departemen Perdagangan, unit manufaktur di bawah pengawasan Departemen Perindustrian dan unit pertanian yang ditempatkan di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Masing-masing perusahaan yang bergerak dalam unit-unit tersebut dijadikan satu di bawah departemen yang menjadi afiliasinya. Perusahaan-perusahaan tersebut dipimpin oleh para perwira militer.

Perusahaan-perusahaan di bawah Departemen Perdagangan diubah ke dalam sembilan PDN “Bhakti” yang selanjutnya diubah menjadi PN “Niaga” pada tahun 1964-1965. Beberapa perusahaan ini adalah PT Kerta Niaga dengan Brigjen Soedigdo komisaris, PT Aneka Niaga yang dipimpin dan PT Aduma Niaga dengan Djukardi Odang sebagai presiden direktur, Pantja Niaga dengan Djukardi Odang sebagai Presiden Komisioner, dan PT Tjipta Niaga dengan Mayor Jenderal Suhardiman sebagai Direktur Utama.

Sedangkan di perusahaan-perusahaan yang di bawah Departemen Perindustrian, perwira militer menduduki posisi birokratis. Beberapa posisi-posisi tersebut adalah Presiden Komisioner Krakatau Steel oleh Achmad Kosasih, Komisaris Krakatau Steel oleh Mayjen Soepandi, Presiden Direktur (1966-1981) oleh Brigjen Hasan Kasim dan anggota dewan komisaris (1981-1985), Presiden Komisioner Pupuk Kaltim oleh Mayjen Purnawirawan Andhi Achmad Rifai. Selain dalam Departemen Perdagangan dan Perindustrian di atas, keterlibatan militer juga ditemukan di dalam Departmen-Departemen lainnya.

Selain melalui unit usaha yayasan dan koperasi serta BUMN, terdapat pula kegiatan ekonomi lainnya yang melibatkan ABRI di dalamnya. Kegiatan ekonomi ini biasanya menyangkut dengan masalah keamanan dan stabilitas. Misalnya adalah keterlibatan Jenderal Benny Moerdani sebagai Ketua Tim Pelaksana Pembangunan Pusat yang melaksanakan pembangunan Timor Timur pada masa awal transisinya. Selain itu, terdapat pula kegiatan ABRI Masuk Desa yang seringkali mengintervensi proyek-proyek yang dilakukan perusahaan dalam daerah.

Rekomendasi

Pemerintah belum memiliki posisi yang kuat untuk bertindak tegas. Padahal kalau hal ini bisa dilaksanakan dengan baik maka pemerintah sipil dapat melakukan pengontrolan atas kekuatan militer. Bukan hanya itu, bisnis militer juga tidak sepenuhnya memenuhi anggaran biaya militer dan kesejahteraan masyarakat karena keuntungannya lari ke kelompok perwira tinggi. Fasilitas khusus yang dimiliki bisnis militer juga akhirnya menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan distorsi ekonomi. Maka tujuan dari reformasi pertahanan yaitu profesionalisme militer pun tidak tercapai.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Huntington “ better millitary is non-political professional military” maka praktik bisnis TNI haruslah dihilangkan sepenuhnya. Upaya solutif yang kami tawarkan disini antara lain 1) Memperjelas regulasi mengenai alih bisnis TNI, 2) Peningkatan anggaran TNI, 3) Peningkatan kesejahteraan prajurit.


Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm.3.

Larry Diamond dan Marc F. Plattner, Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), xiii.

Ibid., hlm.4.

Tim Penelliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Ringkasan Eksekutif Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: Keterlibatan Militer dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel, dan Poso, (Jakarta: KontraS, 2004), hlm.8

Danang Widoyoko, dkk, Bisnis Militer Mencari Legitimasi, (Yogyakarta: Indonesian Corruption Watch, 2003), hlm.9

Sebagaimana dikutip di dalam Tim Penelliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Ringkasan Eksekutif Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: Keterlibatan Militer dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel, dan Poso, (Jakarta: KontraS, 2004), hlm.2

Op. Cit. Danang Widoyoko, dkk, hlm.9

Indria Samego, Bila ABRI Menghendaki, (Jakarta: Mizan, 1998), Hal. 124-5

Op. Cit. Indria Samego, Hal. 120

Iswandi, Bisnis Militer Orde Baru, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998) Hal.103

Op. Cit. Indria Samego Hal. 140

Op. Cit. Iswandi, Hal. 142-46

Ibid. Hal. 127

Tags:

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Makan Ikan Petrus dari Laut Galilea …

Andre Jayaprana | | 23 August 2014 | 00:20

Pihak Jokowi-JK Sudah Tepat Bila Mengadopsi …

Abdul Muis Syam | | 23 August 2014 | 03:40

Keputusan MK tentang Noken, Bagaimana …

Evha Uaga | | 22 August 2014 | 12:23

Goa Kalak Pertapaan Prabu Brawijaya …

Nanang Diyanto | | 23 August 2014 | 02:30

Kompasiana Nangkring bareng Sun Life: …

Kompasiana | | 18 August 2014 | 12:58


TRENDING ARTICLES

Mulianya Hamdan Zoelva, Hinanya Akil Mochtar …

Daniel H.t. | 9 jam lalu

Ada Foto ‘Menegangkan’ Ibu Ani …

Posma Siahaan | 10 jam lalu

Mempertanyakan Keikhlasan Relawan Jokowi-JK …

Muhammad | 11 jam lalu

Pesta Perkawinan Mewah, Apa Ngaruh dalam …

Ifani | 14 jam lalu

SBY ‘Ngrecoki’ Jokowi …

Suko Waspodo | 16 jam lalu

Ingin menyampaikan pertanyaan, saran atau keluhan?

Subscribe and Follow Kompasiana: