Back to Kompasiana
Artikel

Hankam

Thamrin Dahlan

Sharing, connecting on rainbow. Pena Sehat Pena Saran Pena Kawan

Silat Lidah ‘Ala Mendagri Tentang FPI

OPINI | 23 July 2013 | 09:11 Dibaca: 4608   Komentar: 94   39

Berita

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menanggapi pidato SBY yang menyatakan tak akan memberi toleransi kepada FPI terkait kerusuhan di Kendal, Jawa Tengah. Namun, Gamawan menyatakan kasus tersebut bukan kewenangannya.    “Kalau memang itu bersangkutan dengan masalah hukum, itu harus diproses. Tapi kalau menyangkut organisasi, itu kan kewenangan dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan,” kata Gamawan usai upacara pelantikan rektor IPDN di Kampus Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (22/7/2013).    Gamawan menerangkan, Kemendagri tak bisa serta merta membubarkan FPI gara-gara kerusuhan itu. Skala kerusuhan 18 Juli kemarin itu masih terlalu kecil untuk ditindak oleh Kemendagri. (detik.com)

Opini

Mendagri Gamawan mengatakan skala kerusuhan di Kendal masih terlalu kecil untuk ditindak oleh Kemendagri. Pak Menteri ini masalah bukan soal tindak menindak, tetapi Anda mengatakan  masalah terlalu kecil, awak pikir ada nada  kesombongan disana.  Janganlah melihat perseteruan antar warga sebagai masalah yang kecil apalagi bila kerusuhan itu telah menimbulkan korban jiwa. Apakah menunggu korban rakyat menjadi lebih banyak, baru Mendagri  menyatakan kerusuhan  itu adalah masalah  besar. ? So what Pak Gamawan.

Kendal itu masih dalam kawasan nusantara toh ? Atau Pak Menteri menganggap Kendal merupakan bagian dari negara lain sehingga dengan demikian menjadi syah lah pernyataan beliau. Secara defacto dan de jure Kendal adalah bagian dari Indonesia Raya, pemerintahan disana belum lagi mau membebaskan diri menjadi negara bagian nan merdeka. Oleh karena itu pernyataan Mendagri sungguh membingungkan, apakah Kendal dibiarkan menghadapi FPI sendiri, padahal aksi FPI adalah masalah nasional.  FPI bergerak dimana mana, tidak saja di Ibukota tetapi hampir setiap pelosok wilayah.  Aksi FPI lebih terasa dan semakin semarak ketika bangsa ini masuk kedalam bulan suci  ramadhan.

Kebijakan Pemerintah yang tarik ulur tentang ormas kebablasan menyebabkan aparat keamanan menjadi gamang.  Lebih tepat Polisi menjadi serba salah, di satu pihak keamanan harus tetap dijaga disatu pihak lain “rasa sugesti” menyeruak berbeda di setiap wilayah.  Apakah ini menunjukkan bahwa hukum di negeri ini belum dijadikan sebagai panglima ?. Data dan Fakta situasi kondisi kemanan dalam negri yang bisa menjawab.  Ketidak tegasan pemerintah dalam hal penegakan hukum menyebabkan timbul  kekuatan kekuatan terselubung dan kekuatan nyata  yang secara tidak langsung mengambil alih peran aparatur keamanan.

Selama belum ada kepastian hukum tentang ormas kebablasann dan salah kaprah itu, maka Mendagri dan aparatur  terkait lainnya akan bersilat lidah.  Mereka berbicara dalam lingkup men-justifikasi pidato Presiden.  Pejabat terkait akan bicara yang tidak jelas arahnya.  Bolehlah cuap cuap para pejabat itu dikategorikan kepada sikap  lepas tangan. Mengupas  kondisi emosional para birokrat yang semu tersebut maka nampaknya mereka harus membaca lagi buku buku kewiraan yang terdiri dari wawasan  nusantara dan ketahanan nasional.  Maksudnya tidak lain agar mereka memahami (lagi) bahwa negara ini secara integral tidak sepotong sepotong seperti pola pikir saat ini.  Yes kondisi yang memprihatinkan ini menunjukkan bahwa Bhineka Tunggal Ika nampaknya hanya sekedar berupa burung garuda yang tertempel di atas dinding kantor pemerintah.

Marilah kita melihat masalah FPI ini dari skala nasional.  kebijakan makro Presiden SBY akan memberikan pengaruh besar terhadap keberadaan ormas ini.  Yes, kondisi dinamis yang berkembang dimasyarakat adalah kondisi yang diciptakan, kondisi yang diatur dan dikawal agar rakyat dapat menikmati kehidupan nan nyaman dan aman.  Kondisi Ipoleksosbudhankam bukan lah kondisi hadiah dari Tuhan, situasi kondisi ini wajib  lagi dikendalikan oleh aparatur keamanan pemerintah dengan segala sumberdaya yang tersedia.  Untuk itulah negara membayar gaji Bapak Menteri Dalam Negeri,  gaji yang sangat cukup,  bukan di gunakan untuk bersilat lidah.

*******

Salam salaman

Penasehatpenakawanpenasaran

[TD]

Tags: bentrokfpi

 
Kompasiana adalah Media Warga. Setiap berita/opini di Kompasiana menjadi tanggung jawab Penulis.
Siapa yang menilai tulisan ini?
    -
Processing data ..
Tulis Tanggapan Anda
Guest User


HEADLINE ARTICLES

Gedung New Media Tower Kampus UMN, Juara …

Gapey Sandy | | 31 October 2014 | 19:12

Tim Jokowi-JK Masih Bersihkan Mesin Berkarat …

Eddy Mesakh | | 01 November 2014 | 06:37

Bahaya… Beri Gaji Tanpa Kecerdasan …

Andreas Hartono | | 01 November 2014 | 06:10

Hati Bersih dan Niat Lurus Awal Kesuksesan …

Agung Soni | | 01 November 2014 | 00:03

Ayo Wujudkan Rencana Kegiatan Sosialmu …

Kompasiana | | 31 October 2014 | 10:19


TRENDING ARTICLES

Pramono Anung Sindir Koalisi Indonesia Hebat …

Kuki Maruki | 1 jam lalu

Keputusan MK Tentang MD3 Membuat DPR Hancur …

Madeteling | 2 jam lalu

Karena Jokowi, Fadli Zon …

Sahroha Lumbanraja | 4 jam lalu

Susi Mania! …

Indria Salim | 10 jam lalu

Pramugari Cantik Pesawat Presiden Theresia …

Febrialdi | 14 jam lalu


HIGHLIGHT

Topik 121 : Persalinan Pervaginam Pd Bekas …

Budiman Japar | 8 jam lalu

Jokowi Kelolosan Sudirman Said, Mafia Migas …

Ninoy N Karundeng | 8 jam lalu

Transjakarta: Busnya Karatan, Mental …

Gunawan Eswe | 8 jam lalu

Kematian Tanpa Permisi …

Anita Desi | 8 jam lalu

Mendaki Dengan Pacar? …

Alan Budiman | 8 jam lalu

Subscribe and Follow Kompasiana: